Pemda Dinilai Gagal Ciptakan Lapangan Kerja
PADANG (HK)- – Angka kemiskinan di Sumbar naik drastis pada periode Maret-September 2016. Periode September 2016 penduduk miskin Sumbar mencapai 376.510 jiwa. Naik 4.955 jiwa dibandingkan Maret di tahun yang sama. Sejumlah pengamat menilai, hal itu disebabkan kegagalan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota menciptakan lapangan kerja. Belum lagi soal penyerapan APBD yang belum optimal serta program peningkatan ekonomi yang hanya bertumpu pada APBD.
Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa angka kemiskinan sangat erat dengan ketersediaan lapangan kerja dan kondisi pertumbuhan ekonomi Sumbar. Untuk hal ini pertumbuhan ekonomi Sumbar di 2016 hanya berada di angka 5,3 persen.
Nurnas juga menyayangkan dalam mendorong peningkatan ekonomi, selama ini pemprov masih bertumpu pada anggaran daerah. Hal ini juga diperparah dengan tidak terserapnya anggaran secara optimal.
"Pada APBD 2016 dengan total Rp4,2 triliun, penyerapan hanya berada pada 92 persen. Ini juga berdampak pada serapan tenaga kerja," ujarnya.
Menurut hemat Nurnas, provinsi mestinya juga tak bertopang pada belanja daerah atau APBD dalam meningkatkan perekonomian. Ini karena, saat terjadi pemangkasan anggaran oleh pusat, hal ini juga akan membuat perekonomian jadi lemah. “Untuk itu perlu langkah strategis untuk menciptakan model-model pemasukan baru yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat,” jelas Nurnas.
Sementara itu Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erianjoni mengkhawatirkan kenaikan jumlah penduduk miskin itu akan berdampak sosiologis pada tingginya angka perceraian, angka kriminalitas, dan angka kejahatan seksual.
“Karena muara dari masalah tersebut adalah variabel ekonomi. Artinya pemerintah perlu memperbaiki platform ekonomi dan arahan kebijakan pro kerakyatan dalam ekonomi,” kata Dosen Jurusan Sosiologi UNP ini.
Menilik pada data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam kasus tingginya angka kemiskinan di Sumbar ini jelaslah bahwa kemiskinan Sumbar memang adalah kemiskinan struktural. Dimana penyebabnya karena kenaikan sejumlah harga dan tarif seperti, harga BBM (Bahan Bakar Minyak), TDL (Tarif Dasar Listrik) dan kegagalan pemerintah menekan harga seperti kebutuhan pokok sehingga angka inflasi menjadi tinggi.
Kemiskinan di Sumbar adalah dampak sosial dari kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat. “Selain itu secara sosiologis masyarakat kita semakin konsumtif pada level kelas menengah ke atas. Dan kesenjangan sosial yg makin tajam antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah semakin tajam,” paparnya.
“Sementara apakah kenaikan ini wajar atau tidak. Ya wajar selama pemerintah gagal dalam memenej dan mengendalikan aktivitas ekonomi. Saya rasa itu jawaban yg sangat kualitatif tanpa berangkat dari indikator wajar itu seperti apa?” katanya.
Lanjut Erianjoni, perlu diselidiki bagaimana kebijakan ekonomi Pemerintah Sumbar untuk antisipasi "Sadio payuang sabalun hujan. Bukan dima tumbuah disiangi. Artinya perlu evaluasi,” katanya. Ia juga menilai, kalau memang gejala ini terjadi kecenderungan secara nasional baru bisa dikatakan wajar. ”Tetapi hanya terjadi di Sumbar itu perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Sementara itu Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Werry Darta Taifur, menilai perlu adanya krerativitas Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuka peluang-peluang mata pencaharian baru bagi masyarakat. Dengan langkah ini dinilai akan dapat mengurangi angka kemiskinan karena semua orang bisa bekerja.
“Rata-rata orang bekerja yang normal itu adalah delapan jam per harinya. Namun, tidak banyak yang melakukannya. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran yang memang banyak waktu lowongnya,” papar mantan Rektor Unand ini.
Dengan banyaknya waktu lowong ini seharusnya pemda hadir dengan memberikan pekerjaan alternatif yang dapat digeluti. “Sehingga waktu mereka yang tadi banyak lowong bisa bisa diisi dengan bekerja yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Ketika pendapatan meningkat maka kesejahteraan juga akan naik,” pungkasnya.
Werry juga menyoroti bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin yang selama ini bergulir. Menurutnya, ada dua tipe masyarakat miskin di Sumbar, yaitu orang tua dan janda. Ini adalah dua tipe yang banyak terdapat di Sumbar.
“Kalau untuk orang tua dan janda itu sah-sah saja diberikan bantuan apakah itu BLSM atau pun bantuan lainnya. Hanya saja khusus untuk anak muda yang masih kuat, itu bisa diberikan lowongan kerja. Agar nantinya mereka dapat menaikkan taraf hidupnya,” pungkasnya.
Werry juga melihat selama ini pemerintah lebih banyak berbicara dalam pengentasan kemiskinan pada tataran akibatnya. Seharusnya pemerintah telah harus melakukan identifikasi dari akar permasalahannya.
“Akar masalahnya berada pada pendapatan. Dan untuk menghasilkan pendapatan adalah peluang kerja. Jadi, ini yang seharusnya di perbanyak ke depan agar kemiskinan tidak malah terus bertambah dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Yuliarman menilai, pengentasan kemiskinan belum berjalan sesuai harapan karena sejauh ini provinsi ataupun kabupaten/kota masih banyak bertumpu pada anggaran pusat. Menurut dia, dalam persoalan ini harusnya daerah juga fokus mengurus masalah yang ada.
"Program pengentasan kemiskinan harusnya dijadikan fokus utama. Selama ini yang terlihat, belum ada gebrakan untuk itu dari pemerintah daerah," ucap Yuliarman kepada wartawan, Rabu (4/1), di Padang.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP ini menyebut, bicara kemiskinan akan erat kaitan dengan ekonomi, inflasi dan ketersedian lapangan kerja. Namun dalam implementasinya, ia berpandangan pemprov belum begitu mampu memecahkan beberapa masalah yang ada pada beberapa bidang tadi.
Ditambah lagi beberapa tahun terakhir provinsi sangat mengandalkan program hibah dan bansos untuk menekan angka kemiskinan. Sejak program hibah bansos tak boleh dianggarkan 2015 lalu ini juga mempengaruhi lonjakan penduduk miskin di Sumbar.
Sebelumnya, BPS Sumbar merilis jumlah penduduk miskin di Sumbar periode September 2016 mencapai 376.510 jiwa. Naik 4.995 jiwa dibandingkan Maret tahun yang sama. Data ini terangkum dalam situs resmi BPS, dengan link, https.sumbar.bps.go.id. (h/isr/len)
Sumber berita
Sumber Photo
